standar pelayanan minimal. dengankonstruksi fasilitas untuk pengguna kapasitas duduk. standar pelayanan minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah. MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 5:. Simomulyo 97 101 101,1 3. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Daerah perlu berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal; b. 2019. 02/2006 Tentang. Rapor Pendidikan. Artikel kali ini akan membahas mengenai cara penyusunan standar pelayanan minimal atau yang lebih dikenal dengan singkatan SPM. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara maksimal. Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit meliputi: Pelayanan gawat darurat. (1) Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan. 9. PERHITUNGAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) INDIKATOR Numerator Denumerator CAPAIAN OKTOBER 2018 TARGET 2019 TARGET 2020 TARGET 2021 TARGET 2022. Poin standar meliputi Standar Penyelenggaraan, Standar Pelayanan, Standar Sarana Prasarana, Standar Koleksi, STandar Tenaga Perpustakaan, Standar Promosi & Pendidikan Pemustaka, Standar teknologi Informasi danPEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal. Dukuhseti Kabupaten Pati. Judul. Permenkes No 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada ODGJ 16. The community health center is a health service facility that is theLaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020. Disebutkan pada Permenkes ini (pasal 1), Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM), merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan. 2. 1. 1. Standar Pelayanan Minimal bidang jalan hanya terbatas pada dua indikator kondisi jalan dan konektivitasnya, maka menjadi penting untuk dikaji lebih jauh mengenai hubungan antara kondisi jalan yang ada dengan tingkat konektivitas yang diberikan oleh suatu ruas jalan [5]. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi hal yang strategis karena merupakan salah satu butir dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. Buka pelayanan sesuai ketentuan Judul Buka pelayanan sesuai ketentuan Dimensi Mutu Akses Tujuan Tersedianya Pelayanan rawat jalan spesialistik pada hari kerja di setiap Rumah Sakit Definisi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tabel 2 Cluster pelayanan air minum untuk satu wilayah administrasi kabupaten/ kota No Cluster Pelayanan Persentase Akses Aman Terhadap Air Minum* 1. METADATA PERATURAN. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada. Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Standar teknis ini. ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat PT Transportasi Jakarta mengembangkan jasa layanan angkutan umum yang meliputi jasa layanan angkutan umum pengumpan, layanan integrasi, layanan angkutan. 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 2018/ No. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Kode Etik Petugas. Pelayanan Minimal bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan; b. • Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan. SPM adalah salah satu kebijakan prioritas nasional yang menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), menyatakan bahwa Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan: a) miskin atau t i dak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) sifat barang dan/atau jasa yang. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis. ABSTRAK: untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Warga Negara khususnya di Kabupaten Soppeng untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayan minimal, maka diperlukan pengaturan penerapan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan. Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai. OG,. d. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Obat Racikan Waktu tunggu: a. SPM ini dapat digunakan sebagai pedoman mutu pelayanan bagi setiap rumah sakit di Indonesia dimana setiap rumah sakit wajib untuk melakukan penilaian dan memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal tersebut. UKURAN HASIL. 3. menganalisis komponen-komponen SNP dan memilih komponen yang dinilai memiliki dampak paling besar. ABSTRAK: a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Standar Pelayanan Minimal. (6) Penyusunan rancangan Standar Pelayanan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh unit yang ditunjuk/ ditugaskan pada unit. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DEFINISI SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 9, BN. 2019/No. 1 Definisi SPM Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. dinding diplester bagian luar dan bagian dalam; dan c. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan daerah kabupaten/kota yang harus dipenuhi sesuai ketentuan tersebut dengan acuan mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam menjamin standar pelayanan minimal di bidang kesehatan maka dengan itu diterbitkan Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang pedoman penetapan standar pelayanan minimal. INSTALASI/. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; dan c. dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permenpan-RB No. 1) SPM = Standar Pelayanan Minimal 2) SPM-BK = Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 3) MDGs = Millennium Development Goals 4) SDGs = Sustainable Development Goals 5) PTM = Penyakit Tidak Menular 6) UPTD = Unit Pelayanan Terpadu Daerah 7) SOP = Standar Operasional Prosedur 8) WHO = World Health OrganizationStandar Minimal kesehatan anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah Penanggung jawab pengumpul data Kepala instalasi rawat jalan 3. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal juga tidak mencantukan standar minimal untuk jasa konstruksi 3. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah, dan Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah ditetapkan. Tipe Dokumen. . 23 Tahun 2014, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (UU Nomor 2 tahun 2018). Pengertian umum dan khusus d. 22/per/m. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8. Sementara itu, Menurut Hendrawan (2014: 368), Standar Pelayanan Minimal merupakan kebutuhan dasar wargaTata Cara Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik. Sawangan, Depok) Triana Septiani. 534/KPTS/M/2001) MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH, Menimbang : a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta. menjamin mutu pelayanan rumah sakit. Komponen standar pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYA PELAYANAN NAN MINIMAL RUMAH SAKIT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. -9- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas tersebut, Puskesmas harus melaksanakan manajemen Puskesmas secara efektif. STANDAR. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri; Mengingat : 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Rumah Sakit: adalah sarana. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. SKPD/UKPD PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora, perlu mengatur standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal. 2. 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, indikator dan standar dari pelayanan di farmasi adalah: Tabel 2. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, indikator, mekanisme, dan evaluasi SPM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. 1. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; I O. Standar pelayanan minimal rekam medis merupakan satu diantara 21 pelayanan wajib yang tertuang didalam SPM. Dinkes Kab Lebak Follow. Pendaftaran Rawat Jalan 1. STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. Dalam dokumen Kepmenkes No. Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang wajib dimiliki RS; d. BAB IX PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 25 1. 106/hk. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang. Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan terlalu rendah atau tidak dan hal-hal apa saja yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan Standar Pelayanan Minimal Transjakarta dan Angkutan Umum lainnya. Standar Pelayanan Minimal Layanan Angkutan Umum Transjakarta. BAGIAN. JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA 1. Kondisi Jalan Tol. T. 6178, LL Setkab : 27 HLM. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, rujukan (buku pedoman, standar teknis), target nasional untuk tahun 2005 dan 2010, cara perhitungan pancapaian kinerja/target/rumus satuan, pembilang dan penyebut. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 8. 2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang. Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum. Standar Pelayanan Minimal adalah. Definisi Standar. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jakarta, 18 September 2023 Kementerian Kesehatan RI bersama lintas sektor tengah melakukan uji publik terhadap peraturan turunan Undang-Undang. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi. b ah wa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20 21 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima l, Pemerintahan Daerah mener apkan SPM. Beberapa standa pelayanan minimal misalnya: 1. Tahun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM adalah batas paling sedikit (minimum) atas pelayanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kepada masyarakat. PP No. ≤. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026. 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang. 5. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU Dr. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang merupakan salah satu persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan indikator akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan kepada. Sangat Buruk < 30% 2. Tampilkan. Standar Pelayanan Minimum; berisi poin-poin standar yang dibagi per komponen dan ukuran standar minimal. 23 /2014 (pasal 1) Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. (4) Dalam hal kondisi Rumah yang telah terbangunStandar Pelayanan Minimum (SPM) Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah batas layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direktorat p Jenderal Bina Upaya Kesehatan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum di Rumah Sakit. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 - 2026 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bandung, sehingga. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang Bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah, 3. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ( SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. 1. a. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dengan begitu di setiap RS di Indonesia memiliki standar minimal yang harus di terapkan agar bisa menjadi badan layanan umum yang siap memberikan pelayanan terbaik terhadap. 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87,4 52,6 100%. cd - himpunan peraturan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; -2- Mengingat : 1. Standar menjadi ukuran untuk menentukan ketercapaian sesuatu yang ditetapkan agar tingkat pendidikan dasar memenuhi kulitas yang diinginkan,. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Ruang Lingkup. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK: 1. Standar Pelayanan Minimal MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Hum. Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). bahwa dalam rangka pelaksanaan UU No. Penerapan standar pelayanan antenatal terpadu yang harus dipatuhi adalah pelayanan antenatal terpadu dengan standar minimal (10T) diantaranya : c. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan. GO. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan. Peraturan Perundang-undangan. Status. 1 Pengertian Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama waktu tunggu pelayanan resep obat pasien rawat jalan di RS “X” Kabupaten Malang. Menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Menurut Oentarto, et al. Permenkes No 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian. STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, rujukan (buku pedoman, standar teknis), target nasional untuk tahun 2005 dan 2010, cara perhitungan pancapaian kinerja/target/rumus satuan, pembilang dan. Hasil Asesmen Nasional Show sub. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021. PERATURANPEDIA. Tim teknis tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota dan mempunyai tugas: 1) mengidentifikasi kewenangan Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dalam pelaksanaannya melalui. 741 Thn 2008 Pedoman Penyusunan Dan Penerapan SPM Petunjuk. Disebutkan pada Permenkes ini (pasal 1), Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM), merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Nila Farid Moeloek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2019 menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.